Untuk menekan penyebaran virus corona, Anies Baswedan meminta pemberlakuan karantina wilayah atau lockdown di Jakarta. Permintaan tersebut telah diusulkan ke Pemerintah Pusat. Jumlah pasien yang terdeteksi positif virus corona terus bertambah.

Sampai hari Selasa 31 Maret 2020 total ada 1414 pasien positif virus corona. Dari 1414 pasien, 122 diantaranya meninggal dunia. Sedangkan 75 pasien telah dinyatakan sembuh dari virus corona.

Mengantisipasi semakin mewabahnya Covid 19, pemerintah selama ini menerapkan social distancing. Masyarakat diminta untuk tetap berada di rumah demi mencegah menyebarnya virus corona. Sejumlah daerah di Indonesia sendiri sudah menerapkan sistem karantina wilayah atau lockdown guna mengantisipasi merebaknya virus corona.

Begitu juga dengan Gubernur DKI Jakarta yang mengusulkan agar lockdown diberlakukan di Ibu Kota. Menanggapi usulan Anies tersebut, sejumlah anggota DPRD DKI mengingatkan Anies untuk memastikan beberapa hal sebelum lockdown diterapkan. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Anies untuk menjamin kebutuhan hidup termasuk pangan masyarakat, khususnya warga kelas ekonomi menengah ke bawah dan pekerja yang mengandalkan penghasilan harian sebelum melakukan lockdown.

"Yang penting dan perlu dilakukan Gubernur saat ini adalah pengamanan sosial dengan menjamin kebutuhan hidup warga di kelas menengah hingga bawah," ucap Pras saat dihubungi, Senin (30/3/2020). Politisi PDI P ini menuturkan, sejak Gubernur Anies mengeluarkan seruan untuk melakukan social distancing dan seruan kerja dari rumah atau work from home beberapa pekan lalu, pendapatan para pekerja lepas di Jakarta menurun. Untuk itu, keputusan mengarantina wilayah dengan menutup akses keluar masuk ke Jakarta harus dipikirkan secara matang.

"Karena itu sebelum mewacanakan karantina wilayah, saya minta Gubernur untuk memikirkan warga bawah ini," jelasnya. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengatakan, karantina wilayah di Jakarta memang sudah sewajarnya diterapkan. Namun ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan.

Salah satunya adalah memastikan kebutuhan para tenaga medis baik dokter maupun perawat tercukupi. "Pemerintah menjamin ketersediaan rumah sakit, laboratorium, dan ketersediaan alat pelindung diri (APD) lengkap yang sesuai standar bagi para tenaga medis," ujar Zita. "Bagaimana pasukan mau perang kalau tidak dibekali senjata yang bagus, bisa tewas pasukan sebelum mulai perang," lanjut dia.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga meminta agar Pemprov DKI melakukan ribuan pemeriksaan cepat (rapid test) setiap harinya. "Lakukan ribuan test hariannya, seperti Korsel, Singapura dan China. Itu semua bisa kita lakukan dengan test yang berkualitas atau swab test dan berlakukan itu di mana pun," kata dia. Jika lockdown diterapkan, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin berharap agar Pemprov DKI memastikan pasokan logistik di pasar pasar daerah aman.

Menurut dia, jangan sampai karantina wilayah justru menyengsarakan warga karena ketiadaan sejumlah bahan pokok di pasaran. "Sudah harus dipastikan Perumda Pasar Jaya dan stake holder pangan lainnya aman dalam 1 sampai 2 bulan ke depan di Jakarta," terangnya. Arifin juga menekankan kerja sama perlu ditingkatkan dengan aparat keamanan untuk memastikan tidak ada antrian dan panic buying sehingga semua warga bisa mendapatkan pangan secara proporsional.

Jajaran seperti camat, lurah, RW dan RT perlu disiagakan terutama untuk mendorong saling membantu antar warga. "Khusus untuk rumah warga yang jadi PDP, ODP dan positif terinfeksi, logistiknya perlu diantarkan ke rumah," tambahnya. Gubernur Anies sebelumnya telah meminta pemberlakuan karantina wilayah DKI Jakarta demi mencegah penyebaranvirus coronatipe 2 (SARS CoV 2) penyebab Covid 19.

Permintaan itu disampaikan Anies kepada pemerintah pusat. Namun, di dalam usulannya itu, Anies juga meminta sejumlah sektor usaha tetap bergerak jika karantina wilayah benar benar diberlakukan. "Pertama adalah energi, yang kedua adalah pangan, ketiga adalah kesehatan, keempat adalah komunikasi, dan kelima adalah keuangan. Itu yang kami pandang perlu mendapat perhatian," ujar Anies saat konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta yang disiarkan akun YouTube Pemprov DKI, Senin (30/3/2020).

Anies menyampaikan, lima sektor itu adalah sektor sektor mendasar sehingga harus tetap berjalan. Selain lima sektor itu, ada pula sektor sektor mendasar lainnya yang harus tetap beroperasi. "Tidak terbatas lima (sektor). Artinya kebutuhan kebutuhan pokok, dan lain lain tetap harus bisa berkegiatan seperti semula. Jadi lima itu esensial, energi, kesehatan, pangan, komunikasi, dan keuangan," kata Anies.