Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memuji Bupati Banyuwangi, Jawa Timur Azwar Annas yang berhasil mensikronisasikan data penerima bantuan sosial. "Seperti bupati Banyuwangi Azwar Annas, saya sampaikan apresiasi khusus kepada beliau bagaimana membuat data data penerima manfaat itu divalidasi dengan cepat setelah itu ditayangkan di papan papan di kelurahan, di kecamatan yang terbuka oleh warganya," kata Tito Karnavian dalam Konferensi Pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (17/6/2020). Tito Karnavian berharap kepala daerah lainnya juga melakukan hal yang sama, yakni melakukan inovasi untuk memvalidasi data penerima bantuan sehingga tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Ia meminta kepala daerah tidak pasif dan saling menyalahkan karena bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.

"Tapi kalau ada teman teman kepala daerah yang pasif, ini yang terjadi adalah saling menyalahkan. oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini saya imbau teman teman kepala daerah, tolong rekan rekan media juga besarkan supaya teman teman kepala daerah mampu berkreasi, berinovasi dengan kompleksnya permasalahan yang dihadapi dalam penyaluran bansos ini," katanya. Tito mengatakan tidak mudah dalam melakukan validasi data penerima bantuan sosial. Penyebabnya adalah dampak ekonomi akibat Covid 19 terjadi sangat cepat, ditambah jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar.

"Jadi mengelola puluhan juta itu betul betul tidak mudah. Bukan berarti kita menyerah, bukan, tidak mudah," katanya. Karena itu Tito meminta Kepala daerah untuk melakukan validasi data, karena data yang dimiliki pemerintah pusat berlaku secara bottom up. Artinya data berasal dari desa lalu ke kelurahan, ke kabupaten, provinsi , hingga kemudian menjadi pegangan pemerintah pusat.

"Dalam proses ini tentu butuh koordinasi cepat. nah ini masalahnya ada yang cepat, ada juga yang lambat. Karena harus datanya salah satunya memang harus cepat dan tepat sasaran." "untuk bisa cepat dan tepat sasaran, di bawah juga harus berikan feeding data, validasi data yang cepat dan tepat penerima manfaatnya. ini problem karena menyangkut 548 Pemda kota dan kabupaten, kecamatan jumlahnya lebih dari 6000 dan menyangkut desa yang jumlahnya lebih dari 70 ribu. sekali lagi tidak gampang. tapi ini semua bekerja keras," ujarnya. Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, program bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek akan diteruskan sampai Desember 2020.

Namun, besaran bansos yang diterima yang sebelumnya sebesar Rp600 ribu akan dikurangi menjadi Rp 300 ribu per keluarga penerima manfaat (KPM). "Jadi bulan Juli sampai Desember ada 6 tahap penyaluran. Setiap bulannya adalah Rp 300 ribu per KPM," kata Juliari saat konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (17/6/2020). Mensos Juliari pun menyerahkan kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk menentukan penerima manfaat tersebut.

Tentunya, Pemda harus segera menyerahkan data KPM kepada pemerintah pusat untuk didata secara detail. Sehingga, bansos tersebut tetap sasaran dan bisa dirasakan oleh masyarakat terdampak pandemi Covid 19. "Kami kembali lagi berikan kewenangan kepada daerah untuk berikan data," jelasnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan Pandemi Covid 19 menjadi momentum untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Masih terdapat 20 juta nama yang belum sinkron dengan nomor induk kependudukan. "Masih ada 20 juta nama yang belum singkron dengan nomor induk kependudukan yang nanti akan dijadikan sasaran penyempurnaan DTKS," kata Muhadjir dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (17/6/2020).

Untuk diketahui pemerintah dalam memberikan bantuan sosial akibat pandemi Covid 19 merujuk pada DTKS Kemensos, data non DTKS yang merupakan hasil musyawarah desa. Warga yang masuk dalam DTKS mendapatkan bantuan reguler dari program keluarga harapan dan kartu sembako yang sudah dimulai sebelum adanya Pandemi. Namun ada juga warga yang sudah masuk dalam DTKS namun tidak mendapatkan bantuan reguler.

Menurut Muhadjir perbaikan data DTKS meliputi inclusion error dan exclusion error. Artinya warga miskin yang belum terdaftar di DTKS akan dimasukan, dan warga non miskin yang terdaftar di DTKS akan dicoret. "Akibat perubahan status sosialnya mungkin, nanti akan kami keluarkan," katanya.

Menurut Muhadjir selain Bansos Reguler berupa PKH, kartu sembako, dan subsidi listrik, yang diberikan kepada warga yang tercatat di DTKS, juga ada Bansos Non reguler yang diberikan kepada warga di luar DTKS. Bantuan tersebut bersumber dari Bansos Kemensos dan BLT Kemendes. "Melalui bansos Covid 19 dan dukungan BLT desa pemerintah berikan perlindungan sosial kepada 60 persen keluarga Indonesia yang terdampak ekonomi sosial. Ini bersumber dari bansos kemensos dan BLT kemendes. Belum termasuk bansos daerah baik yang kabupaten, kota atau provinsi," katanya.