Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kerugian negara sebesar Rp 532 juta hingga Rp 1,5 miliar akibat penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton yang dilakukan mantan Dirut Garuda. Barang tersebut diselundupkan di Maskapai Garuda GA 9721 Air Bus A300 900 Neo. Harga motor Harley Davidson yang diselundupkan tersebut sekira Rp 800 juta per unitnya.

Sedangkan nilai dari sepeda Brompton antara Rp 50 juta Rp 60 juta. "Dengan demikian total kerugian negara, potensi atau yang terjadi kalau mereka tidak melakukan deklarasi ini adalah antara Rp 532 juta sampai Rp 1,5 miliar," terang Sri Mulyani. Menurut Sri Mulyani, pihak bea cukai hingga kini masih melakukan penelitian lebih lanjut terhadap pihak ground hendling dan juga nama dari penumpang yang masuk ke dalam klaim tax tersebut.

"Kami mengatakan suadara SAS mengaku, barang ini dibeli melalui akun IB. Jadi katanya memang sudah lama akan melakukan pembelian melalui akun IB," ujar Sri Mulyani. Lebih lanjut, Sri Mulyani menuturkan setelah pihaknya melakukan pengecekan, SAS mengaku pihaknya tidak mendapatkan kontak penjual yang didapat melalui akun IB.

Selain itu, diungkapkan oleh Sri Mulyani, SAS memiliki hutang bank sebesar Rp 300 juta, yang dicairkan pada bulan Oktober lalu. Uang tersebut digunakan oleh SAS untuk merenovasi rumah. Kemudian ditemukan transfer uang yang dilakukan SAS ke rekening istrinya sebanyak tiga kali, senilai Rp 50 juta.

Sri Mulyani menuturkan jika sebenarnya SAS ini tidak mempunyai hobby motor, tapi mengimpor Harley Davidson. Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, SAS sebenarnya memiliki hoby sepeda. Fakta lain yang ditemukan adalah, adanya transaksi keuangan yang ditengarai memiliki hubungan terhadap inisiatif untuk membeli dan membawa motor tersebut ke Indonesia.

"Jadi kami sekarang masih dalam proses terus melakukan penyelidikan terhadap motif awal dan apakah betul yang bersangkutan memang yang memiliki atau melakukan atas nama pihak lainnya," jelasnya. Lebih lanjut, Sri Mulyani memaparkan soal modus untuk memasukkan barang ke Indonesia melalui cara ilegal dilakukan dan sering terjadi dengan berbagai jenis modus. Modus tersebut dapat dilakukan melalui berbagai jalur bisa melalui Tanjung Priok, Cengkareng, dan bisa melalui pelabuhan pelabuhan yang lain.

"Dan oleh karena itu saya memerintahkan bea dan cukai untuk terus meningkatkan pengawasan," ungkapnya. Sri Mulyani meminta kepada bea dan cukai serta jajaran yang terkait untuk menyelesaikan kasus ini dalam pemeriksaan dan penindakan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Lebih lanjut, Dri Mulyani berharap komitmen dari berbagai pihak menjaga republik Indonesia dari tindakan tindakan ilegal untuk bisa berkerjasama dan menanggulangi hal hal tersebut.