Dinas Perhubungan DKI Jakarta bakal menggandeng Polda Metro Jaya soal penguatan pengawasan jalur sepeda. Pada tahun 2020, 45 CCTV tilang elektronik (E TLE) akan dipasang. "Ke depan kami akan lakukan pengawasan secara elektronik. Dengan adanya kamera itu (CCTV), tilang elektronik bisa dimasifkan," ujar Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dihubungi, Senin (2/12/2019).

CCTV tilang elektronik ini akan berada di bawah pengawasan TMC Polda Metro Jaya. Kamera yang dipasang merupakan hibah dari Pemprov DKI Jakarta kepada pihak Polda Metro Jaya. Untuk penunjang pencegahan pelanggaran sekaligus upaya edukasi bagi masyarakat, Dishub DKI akan memperbanyak rambu rambu lalu lintas soal jalur sepeda dan peringatan diawasi CCTV.

"(CCTV tilang elektronik) di ruang pengawasan Polda Metro Jaya. Kami lengkapi, kami perbanyak," katanya. Saat ini, wilayah yang masuk titik rawan diantaranya Matraman. Tapi ke depan kawasan jalur sepeda di Jalan Fatmawati akan jadi perhatian.

Sebab Syafrin mengaku banyak keluhan dari masyarakat soal jalur jalur jenis kendaraan yang kurang jelas. Tapi dia menegaskan, jenis kendaraan roda empat berada paling kanan, roda dua di tengah, sedangkan sepeda di paling kiri. "Paling rawan kemarin itu Matraman, Fatmawati kita perbaiki. Di Fatmawati ada komplain. Di sana ada satu lajur mobil, ada lajur sepeda. Di tengah untuk sepeda motor. Intinya, pengendara mobil paling pol sebelah kanan. Sepeda motor di tengah," jelasnya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 128 Tahun 2019 tentang Penyediaan Jalur Sepeda. Pada pasal 2 ayat (1), jalur sepeda hanya diperuntukkan bagi jenis transportasi sepeda dan sepeda listrik. Sedangkan jenis kendaraan selain sepeda dan sepeda listrik sebagaimana dimaksud ayat (1), jalur sepeda dapat dilintasi otoped, skuter, hoverboard, dan unicycle.

Ada dua sanksi yang bakal dikenakan bagi kendaraan penyerobot jalur sepeda. Pertama, kendaraan bermotor yang memakai jalur sepeda bakal dikenai sanksi Rp500.000 atau pidana kurungan maksimal dua bulan. Dasar yang mengatur sanksi ini adalah Undang undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 284.

Dalam Pasal 284 berbunyi, "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)". Sanksi kedua, jika ada kendaraan bermotor yang parkir menutupi lintasan sepeda, maka kendaraan itu akan diderek dan pemiliknya harus membayar retribusi Rp250.000 bagi sepeda motor, dan Rp500.000 untuk roda empat. Sanksi ini berlaku akumulatif untuk keduanya.