Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti bersama rombongan mengikuti rapat kerja bersama Wali Kota Palopo Muhammad Judas Amir di kantor Wali Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Rabu (12/2/2020). Kegiatan rapat kerja tersebut dilakukan La Nyalla Mahmud Mattalitti sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerjanya di Sulawesi Selatan pada hari kedua. La Nyalla dalam kesempatan tersebut didampingi pimpinan Komite II DPD RI Hasan Basri, dan Senator asal Toraja, Sulawesi Selatan, Lily Amelia Salurapa.

Selain itu turut mendampingi juga Senator Ajbar dari Sulawesi Barat dan Senator Alexander Fransiscus dari Bangka Belitung. Dalam hari kedua kunjungan kerjanya La Nyala bersama rombongan pun menyempatkan diri mengunjungi Masjid Tua Palopo dan Istana Kedatuan Luwu Palopo. Di masjid yang dibangun pada tahun 1604 masehi tersebut, La Nyalla didampingi Wakil Wali Kota Palopo Rahmat Masri Bandaso dan Senator Hasan Basri serta Ajbar, melaksanakan salat dzuhur berjemaah.

Usai dari masjid yang didirikan Raja Luwu Datu Payung Luwu XVI Pati Pasaung Toampanangi Sultan Abdullah Matinroe, rombongan melanjutkan kunjungan ke Istana Kedatuan Luwu Palopo. La Nyalla dan para senator disambut dengan upacara penyambutan tamu adat oleh wakil Datu Luwu Andi Muhammad Nur Palulu beserta jajarannya. “Kami ingin menitipkan kepada Ketua DPD RI agar kearifan lokal di Indonesia tetap dapat terjaga,” ungkap Andi setelah menjamu rombongan DPD RI di dalam Istana Luwu Palopo.

La Nyalla pun menyampaikan terima kasih atas penyambutan terhadap dirinya dan para senator DPD RI. “Awalnya kami hanya ingin melihat secara langsung Istana Luwu. Ternyata, kami disambut dengan upacara tamu adat. Sekali lagi, kami akan catat aspirasi tentang kearifan lokal tersebut. Apalagi DPD RI memang mewakili daerah, termasuk di dalamnya kebudayaan dan adat istiadat,” kata La Nyalla. Sementara itu, saat rapat kerja dengan Wali Kota Palopo, beberapa aspirasi disampaikan untuk dapat diperjuangkan di DPD RI.

Di antaranya keinginan Palopo agar Universitas Andi Djemma bisa beralih status menjadi universitas negeri. Serta IAIN Palopo menjadi UIN. “Kami juga ingin mendapat tambahan dana DAK dari pusat, khususnya untuk infrastruktur jalan dan drainase serta bendungan di Latuppa untuk penanggulangan banjir, sekaligus destinasi wisata. Saat ini DAK yang kami terima dari APBN hanya R 14 miliar,” kata Judas Amir.

Wali Kota Palopo juga meminta agar DPD RI dapat menyampaikan kepada Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk memperhatikan jajaran di bawahnya. Hak tersebut penting agar tidak alih fungsi lahan hutan dan seolah membiarkan perambah hutan di wilayah Palopo. “Sebab kami sudah diingatkan oleh BNPB, ancaman serius banjir dan longsor serta pergerakan tanah,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Senator asal Sulawesi Barat, Ajbar menyampaikan saat ini DPD RI sedang menyiapkan RUU Investasi Daerah dan RUU BUMDes untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. “Ini tentu penting bagi kota jasa seperti Palopo, agar kemudahan berusaha dan berinvestasi bisa semakin meningkat,” kata Ajbar. Sedangkan Senator asal Toraja, Lily Amelia menyampaikan kepada Wali Kota, bahwa sebelum La Nyalla menjadi ketua DPD RI, dirinya sudah meminta kepada pria berdarah Bugis itu untuk keliling Indonesia bila terpilih menjadi ketua.

“Hari ini saya bawa beliau ke Sulawesi Selatan, termasuk ke Palopo dan Toraja,” kata Lily disambut tepuk tangan para peserta raker.