Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) mengatakan unit penyelenggara pelayanan yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga melakukan adaptasi di masa pandemi Covid 19. Hal tersebut disampaikan pada kegiatan Ngobrol Urusan Pelayanan Publik (Ngulik) bertopik merangkum dan mendiskusikan cara baru melayani masyarakat di tengah mewabahnya Covid 19. “Menyikapi bencana yang kita hadapi, tentunya banyak perubahan cara kerja dan strategi yang sudah diterapkan oleh setiap kementerian/lembaga agar tetap produktif dan menunjukkan kinerja yang baik,” jelas Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa, Senin (18/05/2020).

Setiap kementerian/lembaga yang mengikuti virtual conference tersebut memaparkan perkembangan pelayanan mereka saat pandemi ini masih berlangsung. Acara tersebut diikuti 18 kementerian/lembaga yang terkoordinasi di bawah Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah III Damayani Tyastianti. Damayani menjelaskan, secara umum kementerian/lembaga yang termasuk dalam wilayah III tetap menyelenggarakan pelayanan publik secara efektif dengan mengutamakan pemanfaatan layanan secara online atau daring.

“Strategi pelayanan yang sudah diterapkan dalam masa pandemi ini agar dapat tetap dilaksanakan sekalipun situasi sudah normal kembali,” imbuh Damayani. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), misalnya, telah memberlakukan work from home sejak 16 Maret 2020. Direktur Registrasi Pangan Olahan BPOM, Anisyah, mengatakan bahwa pelayanan BPOM tetap efektif, terlihat dari jumlah permintaan dan jumlah keputusan yang tepat waktu.

Anisyah menegaskan, layanan BPOM tidak mengalami hambatan selama WFH, justru mengalami peningkatan. “Jadi bisa disimpulkan bahwa tidak ada hambatan pada pelayanan publik selama WFH, malah makin baik. Di masa WFH, layanan online semakin meningkat,” jelasnya. Selanjutnya, perwakilan dari Kementerian Sosial yang menjelaskan bahwa masyarakat bisa menyampaikan kritik dan saran serta pengaduan terkait bantuan sosial.

Hal hal tersebut bisa disampaikan melalui layanan call center di nomor 0811 1022 210 atau bisa juga disampaikan melalui email [email protected] Perwakilan dari Kementerian Agama, menyampaikan perkembangan pelayanan publik di instansinya. Ia juga menjelaskan bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan Salat Idulfitri.

Namun harus sesuai berdasarkan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Shalat Idul Fitri Saat Pandemi COVID 19. Dalam fatwa tersebut, disebutkan Salat Idulfitri bisa dilaksanakan secara berjamaah di tanah lapang, masjid, musala, atau tempat lain, apabila berada di kawasan yang sudah terkendali. Kawasan yang wabah Covid 19 nya sudah terkendali serta ditandai dengan penurunan penularan Covid 19.

Kemudian harus berada di wilayah bebas Covid 19 yang diyakini tidak terdapat penularan.