Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat yang berada di kelas ekonomi menengah ke bawah. Banyak di antara mereka jatuh miskin akibat diterapkannya PSBB. Ekonom Indef Enny Sri Hartati mengatakan ada dua cara yang dapat dilakukan pemeintah untuk menangani permasalahan ekonomi di tengah PSBB.

Dikutip dari acara SAPA INDONESIA PAGI, Rabu (15/4/2020), awalnya Enny menyoroti birokrasi dalam setiap pelaksanaan kebijakan. "Sebenarnya birokrasi itu fungsinya agar semua kebijakan prudent, terukur dari yang direncanakan, dengan target yang ingin dicapai," kata Enny. Enny lanjut menjelaskan seberapa besar permasalahan ekonomi yang dialami Indonesia akibat wabah Virus Corona (Covid 19).

Ia menceritakan banyak aktivitas ekonomi yang terpaksa harus dibatasi, lalu adanya pemutusan hubungan kerja (PHK), dan orang orang yang tadinya memiliki pekerjaan, kini kehilangan mata pencaharian mereka. Enny mengatakan sebenarnya pemerintah dapat dengan gampang merampungkan masalah ekonomi yang timbul akibat PSBB. "Pemerintah cukup menggunakan dua skema saja," katanya.

Menurut Enny, solusi yang harus dilakukan pemerintah berpusat pada alokasi dana untuk membantu orang orang yang kini terpaksa kehilangan pekerjaannya, dan orang orang yang memang tergolong masyarakat miskin. "Skema pertama adalah skema perlindungan sosial untuk orang orang yang miskin dan rentan miskin," kata Enny. "Skema yang kedua tinggal diambil dari yang tadinya bekerja, sekarang terpaksa harus dirumahkan."

"Itu dengan merealokasi anggaran yang tadinya diperuntukkan untuk prakerja, itu akan jauh lebih efektif," lanjutnya. Enny kemudian melanjutkan, ia meyakini bahwa anggaran pemerintah pusat tidak akan cukup untuk membantu warga yang terdampak Covid 19. Ia melanjutkan, di situ lah pemerintah daerah berperan dalam membantu pemerintah pusat untuk menanggulangi dana yang tidak tertutupi.

"Kemudian nanti pasti anggaran ini tidak akan cukup, nah daerah tinggal menindaklanjuti untuk yang tidak ter cover dari anggaran anggaran tadi," kata Enny. "Jadi ada kepastian," tambahnya. Enny mencontohkan warga yang nantinya tidak mendapat bantuan dari Kartu Pra Kerja, dan Program Keluarga Harapan, dapat meminta bantuan ke pemerintah daerah.

Melalui skema tersebut, Enny percaya dampak ekonomi PSBB dapat teratasi. "Sehingga kita betul betul optimal memitigasi dampak dari kebijakan PSBB, ataupun social distancing ini tidak berdampak terlalu buruk terhadap daya beli masyarakat," tandasnya. Selanjutnya Enny kembali menyoroti mengapa kebijakan yang mudah tidak bisa diaplikasikan oleh pemerintah di lapangan.

Ia mengatakan birokrat birokrat di Indonesia sudah terbiasa bekerja dengan pakem atau aturan yang baku. Enny mengatakan pada situasi menghadapi Covid 19 yang darurat seperti ini, pemerintah tidak bisa hanya melakukan hal seperti rutinitas atau kegiatan seperti biasanya. "Makannya dengan adanya seperti ini masukan publik, mestinya ini mampu menjadi referensi atau masukkan kepada pemerintah bahwa kita dalam kondisi saat ini enggak bisa berpikirnya linear," ujarnya.

Terakhir Enny berharap agar pemerintah mampu melakukan kebijakan yang di luar kebiasaan atau rutinitas demi menyelesaikan masalah Covid 19 dengan cepat. Sedangkan dari sisi pemerintah, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyatakan pihaknya terus melakukan update data bagi penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Diketahui, Jakarta telah menjadi episentrum penyebaran Virus Corona di Indonesia dengan jumlah kasus positif mencapai 2.447 kasus.

Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI Jakarta telah metetapkan Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) mulai Jumat (10/4/2020). Diterapkannya PSBB tersebut sebagai upaya untuk menangani pandemi Virus Corona yang tengah mewabah di Jakarta. Pengaturan PSBB tersebut, tidak hanya berdampak pada kondisi sosial masyarakat namun juga berdampak pada kondisi perekonomian warga.

Karena selama PSBB pemerintah mengharuskan sejumlah sektor untuk menghentikan aktivitas operasionalnya. Hal ini menyebabkan banyak karyawan kehilangan pekerjaannya, belum lagi masyarakat kecil yang menggantungkan hidupnya dari upah harian. Akibatnya, mereka tidak bisa mendapat penghasilan, padahal kebutuhan sehari hari terus menghimpit untuk dipenuhi agar masyarakat dapat menyambung hidupnya.

Untuk membantu mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menyusun sejumlah program. Rencananya, pemerintah akan menganggarkan dana untuk menyediakan bantuan bagi warga tertentu yang terdampak. Dilansir KompasTV, Rabu (15/4/2020), Anies Baswedan menyatakan bahwa pihaknya akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang miskin dan rentan miskin.

Namun pemberian bantuan ini dirasakan belum merata sepenuhnya, sehingga pemerintah masih akan terus melakukan koreksi terhadap data penerima bantuan tersebut. "Memang yang diberikan adalah mereka yang miskin dan rentan miskin, dan sambil kita terus menerus memperbaiki data," ujar Anies. Ia mengatakan bahwa program bantuan sosial ini merupakan program yang harus dikerjakan dalam waktu yang cepat sejalan dengan penyebaran Virus Corona yang makin masif.

"Karena kita semua tahu, bahwa ini program yang harus dikerjakan dengan waktu yang cepat," kata Anies. Pihaknya memberikan bantuan sosial tersebut sesuai data yang ada sambil terus menambahkan ataupun mengoreksi data agar penerima bantuan sosial bisa diterima secara merata. "Jadi dengan adanya data sambil kita update terus menerus," ujar dia.