Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan potensi bencana hidrometeorologi masih akan terjadi jelang akhir Juni 2020. "Melihat kondisi hingga awal Juli 2020, masyarakat diimbau untuk tetap siap siaga dalam menghadapi ancaman bahaya, khususnya hidrometeorologi," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB, Raditya Jati dalam rilisnya, Senin (29/6/2020). Menurutnya, kesiapsiagaan berbasis masyarakat sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan jiwa.

Hal sederhana yang dapat dilakukan oleh masyarakat seperti memetakan wilayah berpotensi banjir dan longsor. Serta melihat kondisi tanah di lapangan. Selain itu, curah hujan tinggi dan berdurasi lama dapat berpotensi banjir. Berdasarkan analisis dasarian ketiga Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), beberapa wilayah masih berpotensi hujan dengan curah hujan menengah hingga tinggi.

Beberapa wilayah tersebut teridentifikasi di Pulau Sulawesi, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Bahkan hingga awal Juli 2020, wilayah tadi masih berpotensi hujan dengan intensitas menengah. Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BNPB mencatat kejadian banjir dan longsor di beberapa wilayah nusantara, seperti Kalimantan, Sulawesi dan Maluku Utara beberapa hari terakhir.

Pusdalops mendapatkan laporan kejadian banjir di wilayah Sulawesi pada Sabtu (27/6/2020), seperti di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Kepulauan Taliabu, Maluku Utara, Kabupaten Boalemo dan Pohuwanto, Gorontalo dan Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Ribuan warga terdampak banjir di wilayah wilayah tersebut, seperti di Lamandau 723 KK, Taliabu 700, Bolaang Mongondow Selatan 220, Boalemo 125 dan Pohuwanto 40.

Berdasarkan analisis dari InaRISK, Indonesia memiliki potensi risiko sedang hingga tinggi untuk bahaya banjir. Jiwa terpapar bahaya ini mencapai 100 juta penduduk di seluruh provinsi. Luas wilayah memiliki potensi terdampak banjir hingga hampir 20 juta hektar. Sedangkan bahaya longsor, wilayah Indonesia memiliki jiwa terpapar hingga 14 juta penduduk dan luas wilayah berisiko mencapai 57 juta hektar di 33 provinsi.

Meskipun potensi bahaya banjir dan longsor masih dapat terjadi, masyarakat juga diminta selalu siap siaga dalam menghadapi potensi bahaya lain. "Seperti angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api dan pandemi COVID 19 yang masih menjadi ancaman di sekitar," ujarnya. Sebelumnya, longsor mengakibatkan sembilan rumah warga rusak berat di Desa Battangbarat, Kecamatan Warabarat, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Jumat (26/6/2020), pukul 16.00 waktu setempat.

BPBD Kota Palopo melaporkan longsor dipicu oleh hujan intensitas tinggi dan struktur tanah labil. Selain merusak rumah warga, longsor juga mengakibatkan akses Jalan Palopo dan Tana Toraja terputus. BPBD setempat melaporkan longsor tidak mengakibatkan korban jiwa.

Insiden longsor serupa terjadi di wilayah yang sama seminggu yang lalu. Pascainsiden tim reaksi cepat (TRC) BPBD Kota Palopo melakukan kaji cepat di lapangan. Tim juga melakukan evakuasi warga terdampak.

Tim yang berada di lapangan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan darurat di wilayah itu. Kota Palopo merupakan wilayah dengan tingkat risiko sedang hingga tinggi untuk bahaya tanah longsor. Luas wilayah dengan tingkat kerentanan sedang seluas 5.272 hektar, sedangkan tinggi mencapai 11.994 hektar.

Jumlah potensi populasi terpapar akibat bahaya tanah longsor mencapai 5.243 jiwa. Masyarakat setempat diharapkan mampu mengidentifikasi potensi ancaman bahaya di sekitar. Pada kondisi hujan dengan intensitas tinggi dan berdurasi lama dapat memicu terjadinya longsor tersebut.

Ini merupakan salah satu bentuk kesiapsiagaan berbasis komunitas menghadapi bahaya longsor atau gerakan tanah. Di samping itu, kemampuan untuk menganalisis intensitas dan durasi hujan dapat menjadi peringatan dini masyarakat. Indonesia sendiri telah memiliki landslide early warning system (LEWS) namun belum semua wilayah terpasang sistem ini.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMG) mengeluarkan peta zona kerentanan gerakan tanah Juni 2020 yang menunjukkan bahwa wilayah Kota Palopo termasuk berpotensi menengah hingga tinggi.