Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)RI, Abhan menyarankan agar tenaga ad hoc di pilkada serentak 2020 mendapatkan tambahan honorarium. Badan ad hoc itu meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Menurut dia, upaya penambahan anggaran itu perlu dilakukan mengingat petugas pemilu itu akan bekerja berat menyelenggarakan Pilkada pada masa pandemivirus corona atau Covid 19.

"Di tengah pandemi ( Covid 19, red), kasihan mereka bekerja. Sangat perlu intensif," kata Abhan, Sabtu (6/6/2020). Kementerian Keuangan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S 735/ MK.02/2018 Tentang Usulan Standar Biaya Honorarium Badan Ad Hoc Pemilihan 2020 sudah menetapkan standar biaya honorarium. Namun, kata Abhan, besaran honorarium yang diterima tidak sesuai seperti standar tersebut.

"Tenaga ad hoc standar masih di bawah Kementerian keuangan. Honorarium pengawas TPS dan PPK itu di Kemenkeu Rp 2,3 juta. Tetapi di daerah masing masing ada Rp 1,7 juta sampai Rp 2 juta," kata dia. Untuk itu, kata dia, diperlukan tambahan anggaran bagi badan ad hoc tersebut. Apalagi ditambah upaya penambahan petugas pemilu di lapangan karena dampak dari kebijakan 500 orang pemilih di satu Tempat Pemungutan Suara.

"Ketika pemilih dalam TPS dibatasi maksimal 500, implikasi pada penambahan jumlah TPS. Maka konsekusnei penambahan KPPS, penambahan pengawas TPS. Penambahan anggaran honorarium," ujarnya. Harapannya, hak memilih dan hak dipilih warga negara tetap dapat dijamin. "Mesti jaminan hak memilih dan hak dipilih tanpa dibebani kekhawatiran ancaman kesehatan. Ini prasyarat bisa dilakukan tahapan lanjutan," katanya.

"Prasyarat ketat untuk mengantisipasi risiko ancaman kesehatan," tambahnya.